5 Objek Wisata di Kaur Rugikan Daerah

Pengubayan
RUGIKAN DAERAH : Belum adanya regulasi mengatur PAD sejumlah objek wisata di Kaur menyebabkan daerah dirugikan

RASELNEWS.COM, KAUR – Sebanyak 5 objek wisata di Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu dinilai merugikan daerah. Kondisi ini terjadi lantaran belum adanya regulasi jelas mengatur tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor wisata. Dari sekian banyak objek wisata daerah di Kaur, hanya tiga objek wisata saja yang memberikan pemasukan kepada kaur melalui setoran PAD.

Sementara sisanya, jangankan menyetor PAD, melaporkan jumlah pengunjungnya saja tidak. Sehingga dipastikan ristribusi masuk objek wisata full masuk ke kantong pribadi pemilik atau pengelola objek wisata.

Catatan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kaur, objek wisata yang bakal membayar PAD pada lebaran kali ini yakni hanya Pantai Laguna di Kecamatan Nasal, Pantai Danau Kembar dan Pantai Wayhawnag di Kecamatan Maje.

TRENDING  Wow... Ada Air Terjun Dalam Goa di Kaur

Sementara lima lainnya, dipastikan tak bakal menyumbang PAD ke Kabupaten Kaur. Yakni Pantai Linau Kecamatan Maje, Pantai Cukuh Raya, dan Pantai Pengubayan Kecamatan Kaur Selatan, Pantai Air Langkap Kecamatan Tetap dan Pantai Hili di Kecamatan Semidang Gumay.

Dikonfirmasi terkait hal ini, Plt Kepala Disparpora Kaur, Yasman, M.Pd tak membantah bila lima objek wisata itu tak bakal menyetor PAD. Bahkan sampai saat ini tidak ada koordinasi kepada pihaknya. Selaia itu juga objek wisata tersebut dikelola oleh pribadi sehingga sulit ditarik PAD.

TRENDING  192 Peserta Paket Ikut ANBK

Ditambah belum ada regulasi yang mengatur agar mereka mengeluarkan sebagian pendapatan untuk PAD Kaur. “Yang pasti setor PAD itu objek wisata milik pemerintah atau dikelola oleh desa. Seperti Laguna, danau kembar dan Wayhawang,” timpalnya.

Terkiat hal ini pihaknya mengaku akan melakukan upaya agar kedepannya objek objek wisata terbit dapat dibuatkan regulasi sehingga dapat memberikan pemasukan untuk daerah. Minimal dalam pengelolaan parkir atau ada regulasi lain yang akan mengatur.

Sehingga dapat pula diterapkan Perda pengaturan objek wisata yang mana diatur 30 persen dari ritribusi yang ditarik menjadi hak daerah. “Ini tentunya menjadi PR kita untuk terus berbenah. Selain mengupayakan menarik ritribusi tentu juga kita memikirkan bagaimana agar objek wisata ini nyaman dikunjungi oleh wisatawan dan semakin ramai kedepannya,” tutupnya. (jul)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.